Thursday, October 31, 2019

Kontrak Kerja Gisella Anastasia Diputus Gara-Gara Hoaks Video Syur?


NewsQQ, Jakarta - Gisella Anastasia menjadi korban kasus hoaks video syur mirip dirinya. Kini kasus tersebut tengah diproses di Reskrimsus Polda Metro Jaya setelah dilaporkan oleh Gisel pekan lalu.

Karena hoaks video syur tersebut, Gisella Anastasia merasa nama baiknya telah tercoreng oleh hal yang sama sekali tak pernah dia perbuat.
| poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker |

Selain nama baiknya yang dicemarkan oleh oknum tak bertanggung jawab, apakah Gisella Anastasia juga mengalami kerugian materil, seperti kontrak kerja yang diputus secara sepihak?

"Enggak sih, belum. Sekarang masih normal nyanyi off air, acara gathering," kata ibu satu anak ini saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (30/10/2019).


Tak Beri Maaf


Meski tak alami kerugian materil, Gisella Anastasia tetap tak akan memaafkan sang pelaku, terutama orang pertama yang menyebar hoaks video tersebut. Ia akan menuntaskan kasus ini di jalur hukum.


Titik Terang


"Saya lihat lihat dulu. Saya sebenarnya enggak suka ribut, tapi yang pasti kalau saya dapat siapa yang menyebarkan pertama. Saya enggak mau maafin sih," papar Gisella Anastasia.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya |

Saat ini polisi masih terus menyelidiki akun-akun media sosial yang dilaporkan oleh Gisella Anastasia. Ia berharap hasil penyelidikan segera menemui titik terang.

Media Sosial

"Semuanya jadi dari Twitter, Instagram tapi sedikit ya, lebih banyak itu Twitter sih. Yang kena banyak bisa. Dari semuanya kita enggak tahu apakah bisa dapetin semua atau enggak jadi lumayan deg-degan," ia menjelaskan.


Pemanggilan Saksi

Sementara itu, pada Rabu (30/10/2019) Gisella Anastasia telah menyambangi Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait statusnya sebagai pelapor.

Erick Thohir Minta Tips Chairul Tanjung Sinergikan BUMN dengan Swasta


NewsQQ, Jakarta - Bos CT Corp Chairul Tanjung mendatangi gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (31/10/2019).

Bukan tanpa maksud dan tujuan, kedatangan pria yang akrab disapa CT ini membahas tentang hubungan kerja perusahaan BUMN dengan swasta.

"Saya diundang Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk mendiskusikan bagaimana kerja sama yang baik antara swasta dengan BUMN untuk menuju Indonesia Incorporated," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2019).

CT menambahkan, secara umum yang dibahas adalah sinergi BUMN dengan swasta. Bagaimana BUMN bisa sukses dan tips lainnya, mengingat latar belakang Menteri Erick yang juga seorang pengusaha.
judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker | judi domino | judi domino online |

"Saya kan relatif seniornya beliau, jadi saya sudah anggap beliau adik saya sendiri, jadi saya diundang untuk mendukung beliau dalam pekerjaannya," ujarnya.

Bagi CT, BUMN adalah badan usaha yang unik. "BUMN harus memberikan kontribusi maksimal untuk negara. Kalau merugi, negara yang harus menanggung. Kalau untung, direksinya dapat tantiem. Kan harus ada fairness yang lebih baik, agar BUMN bisa dikelola secara profesional," imbuhnya.

Sebelumnya, CT sendiri terpantau datang pukul 10.00 WIB. Pertemuan juga tidak lama, hanya berlangsung kurang lebih satu jam.



Erick Thohir Fokus pada 4 Hal di Awal Kerja Jadi Menteri


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku masih beradaptasi dengan jabatan barunya sebagai menteri. Apalagi dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membawahi ratusan BUMN di Tanah Air.

"(Pengalaman jadi menteri?). Kan dari swasta menjadi pemerintah yah masih bingung-bingung lah," kata Erick di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya |

Meski masih bingung, namun kepercayaan yang diberikan Presiden dikatakan tidak akan disia-siakan dirinya.

Hal terpenting saat ini adalah membawa seluruh BUMN agar memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)

"Tapi yang penting kan niatnya benar. Bahwa kuncinya kan sama GCG, degan GVG itu kan mustinya semua bisa berjalan balik," jelas dia.

Dia pun berbagi pengalaman saat pertama bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Hal pertama kali yang dikerjakan pada lingkungan Kementerian BUMN, yakni menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI).



KPI


Ada empat KPI dari delapan yang menjadi fokus utamanya untuk jangka pendek. "Fokus atau tugas utamanya kan KPI-nya sudah ada. Bagaimana Jiwasraya, Krakatau Steel, Aramco, Kereta Cepat Cina Jakarta-Bandung. Fokus 4 ini dulu. Tapi ada 8 KPI tambahan yang pasti kita akan lakukan, kalau ini sendiri sudah ada progress," jelas dia.
| situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online | uang online | judi online | dewa poker online

Dia juga mengaku siap dicopot apabila dalam mengemban tugas sebagai menteri ada hal-hal yang dianggap tidak baik. Itu semua berlaku, tidak hanya pada dirinya melainkan seluruh jajaran direksi BUMN lainnya.

"Saya bilang, kalau saya dan pak wamen siap dicopot, yah direksi juga harus siap dicopot kalau lakukan hal-hal tidak baik. Kalau selama baik kita jalani sama-sama," tandas dia.

Ada Anggaran Tidak Masuk Akal, Anies Baswedan Minta RAPBD 2020 Dikaji Ulang


NewsQQ, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memanggil seluruh jajarannya untuk membahas adanya pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Kegiatan itu berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2019 dan video agendanya pun telah diunggah ke akun Youtube milik Pemprov DKI Jakarta pada 29 Oktober 2019.

Anies pun meminta kepada jajarannya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan. Sebab dia mengaku menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019.

"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu bagi jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Udah terlanjur? Tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucap Anies. 

Anies Baswedan juga meminta agar dalam penyusunan anggaran tidak berpedoman pada asal jadi. Sebab menurutnya, hal terpenting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.



Setiap Anggaran Dapat Dipaparkan Berdasarkan Data dan Logika


Dengan adanya revisi, Anies Baswedan juga mengingatkan agar nantinya setiap SKPD dapat menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.
"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.

Sebelumnya, sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan beberapa kalangan. Seperti halnya anggaran pengadaan untuk lem aibon yang mencapai Rp 82 Milliar hingga bolpoin yang mencapai Rp 124 Milliar.

Djarot Sarankan Anies Pecat ASN yang Lalai Masukkan Anggaran


NewsQQ, Jakarta - Sejumlah anggaran pada rancangan KUA-PPAS APBD 2020 menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya pengadaan lem aibon oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 182 milliar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam memasukkan mata anggaran. Djarot menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menindak tegas oknum ASN tersebut.

“Kalau disengaja (input anggaran) itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan, kalau saya, ya diundang saja, dipanggil, kalau memang terbukti ya sudah selesaikan, ya nonjob (pecat),” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Djarot mengingatkan pentingnya e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, semua orang bisa mengawasi.
dewa poker online situs judi online | domino online | judi online terpercaya | poker terpercaya | domino qiu qiu | judi poker |

“Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi. Dengan terbuka seperti ini maka bukan hanya anggota dewan yang melihat, menyisir anggaran, mencermati anggaran, tapi juga masyarakat bisa melihat,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPR itu juga mengimbau agar anggaran DKI itu tidak hanya disisir melainkan diserit, atau disisir yang lebih rapat. Dengan demikian, penyusupan anggaran bisa diminimalisir.

“Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede (celah) ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, sisir kecil rapat buat kutu. Tentu ada yang lolos ya. Kenapa, karena dalam anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, tapi kita minimal bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor. Sebaikanya bukan disisir untuk DKI, tapi zaman dulu kita diserit,” jelasnya.



Bukan Salah Anies


Menurutnya, penyusupan anggaran ini telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan ia tahu persis bagaimana penyusupan itu bisa masuk ke APBD.

“Saya tahu persis bagaimana penyusupan anggaran itu, sehingga kita (dulu) sempat bersitegang dengan DPRD. Dan akhirnya kita menggunakan APBD tahun sebelumnya, kita gagal mencapai kesepakatan. Karena banyaknya anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin E-Budgeting, itu betul-betul ada kuncinya, ada passwordnya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa kita lacak,” ucapnya.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online | uang online | judi online |

Djarot menyebut kesalahan anggaran-anggaran aneh di DKI saat ini bukanlah kesalahan Anies Baswedan. “Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja dari E-Budgeting,” tandasnya.

Menag Fachrur Semprot Pegawai BUMN yang Tidak Menyanyikan Indonesia Raya


NewsQQ, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyemprot salah satu pegawai instansi BUMN karena tak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kejadian ini diceritakan kembali saat rapat kordinasi bersama Menko PMK hari ini.

"Saya waktu itu datang di suatu BUMN, pada saat upacara dimulai, seorang pejabat sama sekali tak menunjukkan hormatnya pada lagu Indonesia Raya. Tidak nyanyi, saya tanya apa kamu sakit? Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya karena kamu pegawai negeri, kalau kamu tidak hormat, keluar kamu!," bentak Menag Fachrul saat itu, Kamis (31/10/2019).
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya |

Menag Fachrul mengaku emosi karena sekelas pegawai BUMN tidak punya nasionalisme. Sebagai pegawai BUMN mereka digaji negara.

Itu artinya, lanjut Fachrur, mereka harus hormat dan bersikap patriot kepada lagu kebangsaan. Walau demikian, dia tak mengatakan nama BUMN apa yang disindirnya.

"Kita semua juga harus punya sikap yang sama, jangan nanti misal saya marahin di tempat lain, kalau Anda tak bisa menghormati Indonesia percuma negara membayar Anda," ujar Menag Fachrul.



Semprot Pegawai BUMN Bercelana Cingkrang



Selain soal lagu Indonesia Raya, Menag Fachrul juga mengkritik pegawai BUMN yang mengenakan celana cingkrang di lingkup pemerintahan. Sebab, penggunaan celana sudah ada standar aturannya.

"Dari aturan pegawai (celana cingkrang), misal ditegur celana kok tinggi gitu? Kamu engga liat aturan negara gimana? kalo enggak bisa ikuti aturan, keluar kamu," semprot Menag Fachrul lagi.
poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker |

Menurut dia, jiwa pegawai negara dan nasionalisme harus berjalan seiring seirama. Jika tidak sinkron, Ia menyarankan untuk keluar dari Indonesia.

"Sikap kita mesti sama, dibayar Indonesia harus hormat, kalau engga bisa, keluar Indonesia, keluar dari wilayah ini," Menag Fachrul menandasi.

Wednesday, October 30, 2019

Komisi III Setuju Idham Azis Menjadi Kapolri Secara Aklamasi


NewsQQ, Jakarta - Komisi III DPR RI telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri yang baru secara aklamasi. Hal tersebut diambil berdasarkan keputusan masing-masing fraksi usai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri.

“Seluruh fraksi aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kapolri. Yang mana sore ini keputusan tingkat pertama dan sore ini bersurat pada pimpinan DPR untuk besok diagendakan dalam rapat paripurna,” kata Ketua Komisi III Herman Herry, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Setuju?,” tanya Herman kepada anggota Komisi III.

Setelah semua anggota Komisi III setuju, Idham lantas mengucapkan syukur dan terima kasih.

“Terima kasih atas pelaksanaan proses uji kelayakan, dalam ruang mulia ini dan terhormat. Izin saya berikan komitmen melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri,” katanya.

Herman menyatakan fit proper test terhadap Idham Azis selaku calon Kapolri telah selesai dilaksanakan.

“Dengan demikian selesai uji kelayakan dan pengmabilan keputusan. Saya atas nama pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diputuskan berguna bagi Polri dan bangsa,” kata Herman memungkasi

Aksi Preman Bengis, Sekap Korban saat Tagih Utang


NewsQQ, Jakarta - Perkara utang piutang Engkos Kosasih berbuntut panjang. Dirut PT Maxima Interindah Hotel itu, menjadi korban penyekapan preman berkedok jasa penagih utang.

Awalnya, Engkos meminjam uang kepada kontraktor berinisial US sebesar Rp 100 juta. Uang itu rencananya akan digunakan Engkos untuk mengerjakan proyek renovasi hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat. Total nilai proyek renovasi itu kurang lebih Rp 31 miliar.

"Saat itu, disepakati nilai kontrak renovasi hotel tersebut sebesar Rp 31,587 miliar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Suranta Sitepu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2019).

Seiring berjalannya waktu, proyek renovasi hotel belum juga rampung. Si kontraktor kemudian menagih utang ke Engkos.
dewa poker online situs judi online | domino online | judi online terpercaya | poker terpercaya |

"Saat ditagih pelapor mengaku sudah gunakan uang itu untuk urus surat-surat," kata Edy.

Kontraktor kemudian menyewa jasa penagihan utang dari PT Hai Sua Jaya Sentosa. Diduga perusahaan tersebut menggunakan sekolompok preman untuk menagih utang kepada korban.

Komplotan preman itu dipimpin oleh Arif Boamona alias AB. Misi menagih utang mulai dijalankan, mereka langsung menyambangi hotel milik Engkos.

Saat didatangi para penagih utang, Engkos siap bertanggung jawab. Namun, uang Rp 100 juta tidak bisa dia berikan saat itu juga. Engkos meminta kelonggaran waktu lima hari.

Mendengar permintaan itu, para penagih utang tak terima. Mereka langsung mengintimidasi korban. Bahkan, korban sampai disekap.

"Tersangka AB kemudian memerintahkan tersangka lain untuk memantau, menjaga, dan mengawasi kegiatan korban dengan alasan agar korban tidak bisa kabur," kata Edi.

Edi menambahkan, para preman ini juga meminta uang Rp 5 juta secara paksa kepada korban. Parahnya lagi, tersangka AB memaksa korban menandatangani perjanjian kenaikan pembayaran utang karena adanya keterlambatan selama 5 hari dari Rp 100 juta menjadi Rp. 250 juta.

Selain itu, para preman ini juga mengintimidasi sejumlah karyawan atau pegawai hotel milik Engkos.

"Selain korban, ada juga beberapa karyawan hotel memperoleh ancaman dan kekerasan dari para tersangka. Beruntung ada salah satu karyawan yang berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Jakarta Barat," jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti, mulai dari surat perjanjian hingga kendaraan yang digunakan komplotan penagih utang.

Polisi pun telah menangkap delapan penagih utang dari PT HSSJ, yakni AB selaku direktur PT HSSJ serta para anak buahnya yakni Arie, Juarman, Moksen, Husin, Fajar, Fisal dan Farid.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.



Buru Pelaku Lain



Empat pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam penyekapan Engkos kini diburu polisi. Identitas dari keempat pelaku itu sudah dikantongi. Penangkapan keempatnya hanya tinggal menunggu waktu.

Para pelaku yang buron ini diduga merupakan petinggi dari PT HJSJ, perusahaan jasa penagih utang. Keempatnya yakni Aldrin, Sangaji, Ongen, dan Jimi.

"Ada 4 orang yang masih kita kejar, mereka juga termasuk para pejabat di PT itu," kata Edy.

Edy menyebut, para DPO diduga berperan mengamati situasi tempat korban tersebut disekap.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online |

"Kami masih buru pelaku lain dalam kelompok ini yang diduga terlibat," kata Edy.



Tak Ada Toleransi


Sementara Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi berkomitmen memberantas preman-preman yang meresahkan warga Jakarta Barat.

Hengki mengaku, telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku aksi premanisme yanng melawan saat ditangkap.

"Jangan takut. Mereka menggunakan kekerasan kita diberikan kewenangan untuk melawan mereka. Mereka melawan, kita tindak tegas," kata Hengki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2019).

Menurut Hengki, para pelaku premanisme umumnya menggunakan berbagai macam modus untuk menjalankan aksinya.

Hengki mengimbau, kepada warga untuk berani melapor bila menjadi korban premanisme. "Kami tidak akan mundur dan terus akan memberantas aksi premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat," ucapnya.

Idham Azis Wariskan Kasus Novel Baswedan ke Kabareskrim Baru


NewsQQ, Jakarta - Uji kelayakan dan kompentensi calon tunggal Kapolri Komjen Idham Azis minus pembahasan mengenai penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan. Kasus itu nantinya menjadi warisan Kabareskrim selanjutnya.

"Saya begitu dilantik, saya menunjuk Kabareskrim baru," kata Idham usai fit and proper test di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019),

"Dan saya beri waktu menuntaskan kasus ini," Idham melanjutkan.
poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker | judi domino |

Di depan Komisi III DPR, Idham menyatakan bahwa visi-misi Kapolri mengacu pada Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Karena itu, Idham Azis selaku calon Kapolri tidak memiliki visi-misi sendiri.

“Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan presiden dan wapres saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan,” kata Idham di Ruang Rapat Komisi III DPR.



Agenda Nasional



Pada kesempatan itu, Idham juga menyampaikan agenda nasional yang menjadi fokus Polri pada 2020. Salah satunya adalah mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Masalah potensi gangguan pembangunan infrastruktur, kata Idham, juga menjadi fokus Polri ke depan. Selain itu, Idham juga fokus pada permasalahan di internal Polri.

“Beberapa permasalahan internal Polri yang menjadi perhatian dan ditata dan ditingkatkan agar semakin baik, antara lain peningkatan SDM, kesejahteraannya, pembenahan kultur pengelolaan sinergi profesional dan pengawasan di lingkungan Polri,” ujarnya.

5 Hal Terkait Anggaran Siluman Pengadaan Lem Aibon di RAPBD DKI Jakarta


NewsQQ, Jakarta - Pengadaan lem Aibon oleh Dinas Pendidikan untuk anggaran 2020 menuai kritik. Bagaimana tidak, anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar.

Permasalahan soal anggaran membengkaknya lem Aibon ini pertama kali disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana melalui akun twitternya, @willsarana pada Selasa 29 Oktober 2019 malam.

William menulis telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online | uang online | judi online |

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" tulis William seperti dilansir Antara, Rabu (30/10/2019).

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengaku, ada kesalahan input saat pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.

Berikut 5 hal tentang ramainya anggaran pembelian lem Aibon oleh Dinas Pendidikan dihimpun NewsQQ


Dicuitkan Anggota DPRD DKI dari PSI


Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar.

Hal ini disampaikan William melalui akun twitternya, @willsarana pada Selasa 29 Oktober 2019 malam. William menulis telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10/2019).

Dalam unggahan selanjutnya, William berjanji akan membongkar anggaran DKI Jakarta.

"Kalau banyak yang RT (Ret-tweet), besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," kata pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.


1 Lem Aibon Rp 184 Ribu


Dilansir dari Antara, berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran lem Aibon itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri' senilai Rp 82,8 miliar.

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp 184.000.
dadadad

Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.

Penelusuran Liputan6.com, lem aibon ukuran 70 gram dijual dengan harga sekitar Rp 23.000. Sementara lem aibon ukuran 2,5 kg dijual dengan harga berkisar Rp 180.000.


Salah Ketik


Pemprov DKI Jakarta mulai menyelidiki pihak yang memasukkan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar pada pagu anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.

"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat. Kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10/2019).

Susi menduga, ada kesalahan diduga dilakukan oleh petugas saat menginput data terkait pembelian lem Aibon. Ia pun berjanji segera memperbaikinya.

"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " ucap Susi.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," tutur dia.


Janji Hapus



Pengadaan lem Aibon oleh Dinas Pendidikan untuk anggaran 2020 menuai kritik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh mengatakan pengadaan Aibon baru dilakukan tahun ini.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya |

Sejatinya, kata dia, tidak ada anggaran untuk lem Aibon dalam pengajuan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019.

"Saya belum hitung. Kebutuhan untuk lem Aibon tahun lalu tidak ada, kalau pun ada tidak sampai segitu," ujar Syaefulloh di DPRD, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia tidak menjawab secara tegas saat disinggung ketiadaan anggaran untuk Aibon, namun tahun ini anggaran itu muncul dengan nilai fantastis. Ia hanya menjelaskan munculnya anggaran lem Aibon dan dipublikasikan hanyalah ajuan sementara, sembari meneliti kembali hasil kebutuhan anggaran yang diajukan sekolah.

Dia juga menambahkan selain sifatnya masih sementara dan akan direvisi, sekolah-sekolah tidak ada secara spesifik pengadaan lem Aibon.

Jika hasil inventaris kebutuhan sekolah-sekolah tidak ada lem Aibon, Syaefulloh menegaskan anggaran itu akan direvisi atau dihilangkan.

"Secara real sesuai usulan sekolah tidak ada spesifik untuk Aibon, karena itu angka yang dimasukan sudin akan direvisi," tandasnya.


PSI Juga Soroti Masalah Lain


Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya mengungkapkan, selain anggaran pembelian lem Aibon Rp 82 milliar, pihaknya menyoroti anggaran pengadaan bolpoin hingga komputer di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Berapa nilai pengadaannya?

"Anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 milliar, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 milliar di Dinas Pendidikan," kata William dalam keterangan tertulis terkait anggaran lem aibon, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, dia mengkritik adanya anggaran beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 milliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran pemprov selalu mengelak," ucap William.

Dia menilai, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk soal anggaran pengadaan lem Aibon.

"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi," jelasnya.

Mengacu Kebijakan Presiden, Calon Kapolri Idham Azis Tidak Memiliki Visi Misi


NewsQQ, Jakarta - Calon Kapolri Komjen Idham Azis mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit proper test di Komisi III DPR, Rabu (30/10/2019). Di depan Komisi III DPR, Idham menyatakan bahwa visi-misi Kapolri mengacu pada Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Karena itu, Idham Azis selaku calon Kapolri tidak memiliki visi-misi sendiri.

“Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan presiden dan wapres saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan,” kata Idham di Ruang Rapat Komisi III DPR.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online |

Pada kesempatan itu, Idham juga menyampaikan agenda nasional yang menjadi fokus Polri pada 2020. Salah satunya adalah mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Suksesnya pengamanan 270 pilkada serentak pada 9 provinsi, 224 kab, 37 kota. PON ke-20 di Papua, masalah intoleransi, radikalisme, unras anarkis, konflik sosial, karhutla serta kejahatan yang menjadi atensi publik dan merugikan kekayaan negara seperti korupsi, siber, narkoba, ilegal fishing. ilegal mining dan kejahatan jalanan,” kata Idham Azis.


Masalah Internal Polri

Masalah potensi gangguan pembangunan infrastruktur, kata Idham, juga menjadi fokus Polri ke depan. Selain itu, Idham juga fokus pada permasalahan di internal Polri.

“Beberapa permasalahan internal Polri yang menjadi perhatian dan ditata dan ditingkatkan agar semakin baik, antara lain peningkatan SDM, kesejahteraannya, pembenahan kultur pengelolaan sinergi profesional dan pengawasan di lingkungan Polri,” ujarnya.

Tuesday, October 29, 2019

Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2019 Ditutup


NewsQQ, Jakarta - Operasi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan sandi 'Mantap Brata' resmi ditutup. Operasi mantap brata dilakukan aparat gabungan Polri-TNI sejak tahapan pendaftaran calon hingga pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan, masyarakat tak perlu ragu dengan kekompakan TNI-Polri untuk mengamankan wilayah hukumnya. Menurutnya, TNI-Polri telah sukses mengamankan pemilu yang digelar secara serentak hingga tahapan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online |

"Ini kembali kita sampaikan ke masyarakat, jangan ragukan soliditas TNI dan Polri," kata Eko usai malaksanakan upacara penutupan operasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Eko menegaskan, TNI-Polri akan terus bekerja sama dalam mengamankan Jakarta dan sekitarnya. Ia juga akan melakukan evaluasi terkait operasi mantap brata.

"Seperti yang disampaikan Kapolda setiap selesai kegiatan pasti kita akan melakukan analisa dan evaluasi, apa yang jadi kekurangan-kekurangan kita," tegasnya.

Tak berbeda dengan Eko, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono juga bakal melakukan evaluasi dengan anggotanya yang telah megamankan pemilu serentak hingga pelantikan presiden-wakil presiden.


Siap Amankan Pilkada

Selain itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan pengamanan khusunya di Ibu Kota. Terlebih, bakal ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun depan.
poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker | judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker

"Tentunya dalam setiap operasi ada langkah-langkah anev (analisa dan evaluasi) yang kita lakukan, apa kekurangan-kekurangan nanti jadi perbaiakan buat kita untuk kegiatan operasi berikutnya," jelas Gatot.

"Tahun depan kan kita akan melaksanakan pilkada juga itu lebih kurang 270 pilkada tetap kita akan bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI-Polri untuk amankan kegiatan itu," tutupnya.

OJK Telah Tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal


NewsQQ, Jakarta - Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 1.773 fintech peer to peer lending atau pinjaman online ilegal. Penutupan dilakukan sejak tahun 2018 hingga Oktober 2019.

Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing mengungkapkan saat ini terdapat banyak sekali fintech pinjaman online. Namun yang telah mengantongi izin OJK hanya 127 perusahaan.
situs judi online | domino online | judi online terpercaya | poker terpercaya | domino qiu qiu | judi poker |

"Masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman online illegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama," kata Tongam dalam sebuah acara diskusi bertajuk “perlindungan konsumen fintech”, di Kawasan Cawang, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dia mengungkapkan, aplikasi fintech ilegal tidak hanya dapat diunduh melalui playstore namun mereka juga menyebarkan link unduhan melalui pesan SMS. Sehingga masyarakat banyak yang dapat mengunduh aplikasi fintech ilegal tersebut karena tergiur oleh iklan yang ditawarkan.

“Masalah lainnya, penyebaran data peminjam dan cara penagihan yang tidak benar juga masih terus dilakukan pelaku fintech ilegal,” ujarnya.

Oleh karena itu OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan pengetatan pengawasan.

Berdasarkan data OJK, penyaluran pinjaman P2P lending per 31 Agustus 2019 mencapai Rp 54,7 triliun dengan jumlah peminjam 530.385 peminjam di mana 207.507 merupakan entitas serta untuk jumah pemberi pinjaman 12,8 juta di mana 4,4 juta merupakan entitas.



OJK Tegas Berantas Fintech Ilegal


OJK melalui Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan tegas kepada pelaku fintech ilegal. Tindakan tegas OJK bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam kegiatan fintech ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan bahwa Satgas Waspada Investasi secara berlanjut melakukan pemantauan terhadap aplikasi atau situs yang menawarkan pinjaman online ilegal dan langsung memberangus tanpa menunggu ada korban.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya |

Menurut Tongam, hingga saat ini terdapat 1.477 fintech lending ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Meskipun sudah banyak yang dihentikan, tetapi penawaran fintech ilegal ini masih tetap marak.

"Ini akibat kemajuan teknologi informasi yang memudahkan pembuatan aplikasi atau situs penawaran pinjaman ilegal. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat kita mengenai bahaya fintech ilegal ini masih perlu ditingkatkan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/10/2019).

OJK yang menjadi pemimpin Satgas Waspada Investasi melakukan strategi penanganan fintech ilegal dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari fintech lending ilegal.

Ada Seleksi CPNS 2019, Guru Honorer Cemas Posisinya Tergeser


NewsQQ, Jakarta Pembukaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia menjadi pengabbdi negara. Namun, pada saat yang sama para guru honorer cemas karena posisi mereka berpotensi tergantikan.

"Kalau nanti yang masuk (PNS) guru muda, berarti itu kan akan menggeser posisi guru-guru honorer yang selama ini berada. Jelas," ucap Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi kepada Liputan6.com, Selasa (29/10/2019).

Di lain pihak, forum guru honorer juga merasakan ketidakadilan yang menimpa guru-guru honorer lama. Mereka pun menjadi gundah dengan dibukanya CPNS formasi umum sementara masih belum ada kepastian karier bagi guru honorer.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu

"Sampai saat ini tidak ada kejelasan apa-apa dan itu juga menjadi ketakutan tersendiri buat K2, kalau nanti CPNS yang duluan terima SK berarti yang status belum jelas akan tersingkir dengan sendirinya karena sudah diisi tenaga yang baru dan itu beban moral luar biasa buat K2 yang tidak dapat diartikan dengan kata-kata," ujar Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Titi pun mempertanyakan janji kala moratorium K2 bahwa guru honorer akan diangkat menjadi ASN secara bertahap. Namun, mereka yang berusia di atas 35 tahun hanya bisa ikut tes PPPK yang kelanjutannya juga tak jelas.

Didi Suprijadi menjelaskan PPPK bermasalah karena pemerintah daerah tak kuasa memberi anggaran. Pasalnya, pihak daerah berargumen SK PPPK berasal dari pusat sehingga anggaran juga mestinya dari pusat.

Guru honorer yang tak punya sertifikasi juga ternyata mememuhi syarat PPPK. Sebagai solusi, Didi menyarankan agar para guru honorer diberi kemudahan dalam sertifikasi, yakni menggunakan portfolio ketimbang sertifikasi PPG yang notabene mahal.

"Itu guru-guru sertifikasinya jangan melalui PPG, tetapi melalui portfolio. Karena dulu juga guru-guru yang seangkatan guru honorer ini menggunakan portfolio pada tahun 2005 kemarin. Biaya murah, waktunya cepat, semua bisa selesai," ucap Didi.



Dibuka 11 November, Pendaftaran CPNS 2019 Hanya Lewat Situs SSCASN


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hari ini dirinya telah menandatangani pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.
| poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker |

"Saya hari ini menandatangani pendaftaran CPNS," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (28/10/2019).

Dalam lembaran yang telah ditekennya, tertulis bahwa pendaftaran CPNS dibuka untuk 68 Kementerian/Lembaga serta 462 pendaftaran CPNS di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun rencananya, pendaftaran akan dibuka pada 11 November 2019 mendatang. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id. Berdasarkan catatan, pelamar hanya boleh melamar untuk satu instansi dan formasi jabatan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Diinformasikan juga, seluruh tahap tes akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Tahap tes tersebut antara lain Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dimulai pada Februari 2020, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Maret 2020.

Pengumuman lebih lanjut terkait persyaratan pendaftaran dan lain-lain akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masing-masing instansi.

Dalam lembaran tersebut, pelamar juga diingatkan untuk berhati-hati terhadap penipuan dalam proses seleksi CPNS 2019 ini. Itu lantaran tidak ada satupun pihak yang dapat membantu proses kelulusan.

Mendagri Tito Mendadak Sambangi Kemenko Polhukam, Bahas Apa?


NewsQQ, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tiba-tiba menyambangi kantor Kemenko Polhukam, Selasa (29/10/2019).

Tito tiba sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan batik, lengkap dengan pengawalan ketat. Dia pun langsung masuk ke dalam kantor Menko Polhukam Mahfud Md, tanpa memberikan keterangan sedikitpun perihal kehadirannya.
situs judi online | domino online | judi online terpercaya | poker terpercaya | domino qiu qiu | judi poker |

Kehadiran Tito pun sebenarnya tak ada di dalam agenda Menko Polhukam. Diketahui, Mahfud hari ini hanya menerima duta besar Australia untuk Indonesia, sekitar pukul 13.00 WIB.

Diketahui, Tito baru saja dari Papua, untuk menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa hari yang lalu.

Nico Siahaan Dicecar KPK soal Aliran Suap Bupati Cirebon ke PDIP


NewsQQ, Jakarta - Politisi PDIP Nico Siahaan selesai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nico mengaku setidaknya dicecar hingga belasan pertanyaan oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

"Sekitar 10 sampai 15 pertanyaan," ujar Nico di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019).

Nico baru saja diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
| poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker |

Nico mengaku, salah satu yang ditanyakan penyidik yakni soal aliran suap yang dia terima dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya yang mengalir ke acara Kongres Sumpah Pemuda yang diadakan PDIP pada 2018.

Dalam acara yang digelar di JIExpo Kemayoran itu, Nico merupakan ketua pelaksana. Nico mengakui bahwa Sunjaya memberikan uang Rp 250 juta demi kelancaran acara tersebut.

"Betul. Dan saya sudah jawab sama seperti yang kemarin," kata dia.

Nico mengaku, uang Rp 250 juta dari Sunjaya itu sudah dia kembalikan kepada pihak KPK. "Sudah. Sudah dikembalikan," kata Nico.

Nico mengatakan, bahwa dirinya tak mengetahui asal muasal uang Rp 250 juta yang diberikan Sunjaya untuk acara partainya. Menurutnya, pemberian uang Rp 250 juta dari Sunjaya itu hal yang wajar diberikan oleh kader untuk kelancaraan acara partai.

"Betul. Jadi menurut saya itu adalah (uang) gotong-royong sebenarnya. Yang menurut saya wajar dilakukan oleh, ya, anggota organisasi sehingga saya rasa ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ya kan gotong-royong, engak mungkin kan kita halangi kalau ada yang mau gotong-royong," kata Nico.


Aliran Uang ke Acara PDIP


Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sunjaya diduga menyamarkan uang hasil suap dan gratifikasi senilai Rp 51 miliar.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya |

Selain itu, terdapat aliran uang sekitar Rp 250 juta dari Sunjaya untuk penyelenggaraan kongres Sumpah Pemuda yang digelar PDIP pada 2018 lalu. Aliran uang tersebut muncul dalam sidang kasus suap yang menjerat Sunjaya sebelumnya.

"Diduga uang itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya) yang digunakan saat itu untuk pembiayaan kongres Sumpah Pemuda PDIP tahun 2018. Itu sudah muncul di fakta sidang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019.

Duit Rp 250 juta dari Sunjaya untuk kongres Sumpah Pemuda telah dikembalikan oleh Nico Siahaan kepada KPK. Nico merupakan Ketua Panitia Kongres Sumpah Pemuda PDIP.

Pengembalian uang ke KPK ini diakui Nico usai dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Sunjaya di Pengadilan Tipikor Bandung pada Maret 2019 lalu.

"Sesuai fakta persidangan yang sudah muncul ada uang sekitar Rp 250 juta itu sudah dikembalikan dan kami sita," kata Febri.

Monday, October 28, 2019

Ahok dan Puput Gelar Acara Tujuh Bulanan, Kental Adat Jawa


NewsQQ, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tengah merasakan kebahagiaan. Saat ini dia tengah menantikan kelahiran buah hatinya dengan sang istri, puput Nastiti Devi.

Ahok dan Puput yang menikah pada 25 Januari 2019 itu menggelar acara tujuh bulanan kehamilan.
| poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker | judi domino |

Syukuran ini terlihat dalam unggahan sahabat Ahok, yang juga politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi.

"Hari ini, saya bersama ibu @novie_prasetyo hadir pada Mitoni Syukuran tujuh bulanan kehamilan mba Puput Nastiti Devi, istri sahabat saya Bapak @basukibtp," tulis Prasetyo dalam akun instagramnya, Minggu (27/10/2019).

Prastyo pun mendoakan agar janin yang dikandungan Puput selalu sehat.

"Selalu diberikan kesehatan hingga lahir dan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua," tulis Prasetyo.

Acara tujuh bulanan Ahok dan Puput kental dengan nuansa Jawa. Ahok mengenakan beskap lengkap dengan blankon berwarna coklat. Sementara Puput mengenakan kebaya coklat yang klasik.

Sementara Happy Djarot, istri Djarot Saiful Hidayat mengunggah upacara siraman Puput di instagram storynya.
| judi domino online | qiu qiu online | | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online | uang online | judi online |

Dalam unggahannya, Ahok tampak mengenakan beskap berwarna biru dan blankon coklat. Sementara Puput, mengenakan kemben. Acarapun diiringi musik gamelan Jawa.

Doa Warganet

Warganet pun ramai-ramai mengucapkan selamat dan mendoakan agar persalinan Puput dilancarkan.

"Waaahh semoga lancar ibuuu sampai persalinan amin," tulis @martaahutabarat

"semoga lancar dan sehat ibu dan anaknya mas ahok @basukibtp," tulis @mas_dim_wicaksana_

Mahasiswa Kembali Demo Depan Istana, Jalan Medan Merdeka Barat Disterilkan


NewsQQ, Jakarta - Mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Sepanjang ruas Jalan Medan Merdeka Barat atau depan Istana Merdeka disterilkan dari lalu lintas kendaraan.

Pantauan Liputan6.com di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sudah tidak ada lagi laju kendaraan bermotor di kedua arahnya. Sterilisasi dilakukan terkait dengan rencana aksi demo yang kembali digelorakan oleh elemen mahasiswa.
dewa poker online situs judi online | domino online | judi online terpercaya | poker terpercaya | domino qiu qiu | judi poker |

Rencananya para mahasiswa akan menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya UU KPK hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami akan turun aksi. Nama aksinya Gerakan Indonesia Memanggil," ujar Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Manik Margamahendra saat dikonfirmasi awak media, Minggu 27 Oktober 2019.


Untuk pengamanan, sebanyak 9.000 tim gabungan TNI-Polri telah disiagakan. Pengamanan aksi demo ini dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya dibantu Kodam Jaya.

"Ya benar telah kami siapkan (personel keamanan)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya |

Informasi dihimpun, aksi demo mahasiswa ini rencananya dimulai pukul 13.00 WIB. Akan ada aksi long march atau jalan jauh dari titik kumpul massa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.