NewsQQ - Lebih dari 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diwacanakan akan dipulangkan ke Tanah Air.
Wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS tersebut kemudian menjadi perdebatan.
Ada pihak yang setuju dengan wacana tersebut dan juga ada pihak yang tak setuju dengan wacana tersebut.
Berikut tanggapan dari beberapa tokoh yang menolak wacana pemulangan WNI eks ISIS, dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Presiden Jokowi
Jokowi menuturkan, sampai saat ini pembahasan soal wacana pemulangan WNI eks ISIS masih dalam proses.
"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan (rapat terbatas)."
"Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi seperti dikutip dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (6/2/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, dirinya sebenarnya menolak pemulangan WNI eks ISIS.
"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," tegas Jokowi.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya
Jokowi menuturkan, untuk mengambil keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS perlu perhitungan yang matang.
Selain itu, harus dicari dampak negatif dan positif dari pemulangan WNI eks ISIS tersebut.
"Kita kan pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus dan minusnya," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, keputusan terkait jadi atau tidaknya pemulangan WNI eks ISIS akan diambil saat rapat terbatas.
"Semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas," terangnya.
2. PKB
Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq menilai tidak ada urgensi untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS.
Hal tersebut lantaran, orang yang sudah menganut paham radikal tidak mengakui Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.
"Mereka tidak mengakui NKRI, Pancasila dan pemerintahan yang sah."
"Karenanya rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," kata Maman, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Maman mengatakan, kehidupan berbangsa rusak lantaran kelompok radikal yang intoleran.
Oleh karena itu, jika ingin dipulangkan seharusnya pemerintah melakukan program humanisasi terlebih dahulu.
Lebih lanjut, Maman menjelaskan soal pengertian humanuisasi yang ia maksud.
Yakni mengembalikan kesadaran mereka yang telah terkontaminasi paham radikalisme dan terorisme ke nilai kesadaran manusia yang punya cinta kasih.
Selain itu, juga anti kekerasan dan mau untuk hidup berdampingan dengan umat antaragama.
"Humanisasi juga diarahkan bagaimana mereka lebih menghayati dirinya sebagai manusia."
"Sehingga bisa hidup harmonis dan berdampingan dengan semua makhluk," kata Maman.
Maman menyebut, bahwa humanisasi berbeda dengan deradikalisasi.
Penekannya lebih kepada meyakini bahwa semua orang punya nurani dan bisa kembali menjadi manusia yang baik.
Tak hanya itu, Maman juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan organisasi keagamaan.
Seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam proses humanisasi.
Ia mengatakan, meski melibatkan dua organisasi tersebut, tidak berarti peserta humanisasi menjadi kalangan NU atau Muhammadiyah.
3. PKB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan yang matang soal wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS.
Mardani menyebut, rencana pemulangan tersebut bisa menimbulkan masalah baru jika tidak ditangani secara serius.
"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya."
"Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Mardani mengatakan, penanganan WNI eks ISIS bukan hanya sekedar persoalan agama.
Ia menegaskan, perlu ada program karantina yang meliputi aspek ideologi, ekonomi, hingga politik.
"Harus multi-disiplin, ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagamaan mereka harus melibatkan MUI.
"Juga melibatkan teman, tenaga kerja, dan koperasi," terang Mardani.
"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada," tambahnya.
4. Fadli Zon
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk WNI eks ISIS.
Fadli mengatakan, pemerintah harus memastikan ratusan WNI eks ISIS tersebut adalah korban.
Tak hanya itu, Fadli juga mengatakan, pemerintah mesti mencari aktor intelektualisnya.
"Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi."
"Jangan mereka diabaikan, karena kita punya kewajiban konstitusional lindungi tiap warga negara Indonesia," kata Fadli, dikutip dari Kompas.com.
Meski demikian, Fadli menegaskan, pemulangan WNI eks ISIS ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar.
Yakni dengan program-program agar dapat menghilangkan paham radikalisme.
"Tentu ada protokol yang harus dijalani, semacam interogasi."
judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker | judi domino | judi domino online | qiu qiu online | daftar poker | situs judi online terpercaya
"Mereka harus dilihat apa yang terjadi, kronologi seperti apa, dibriefing kembali sebagai warga negara," kata Fadli.
5. Pengamat Intelijen
Terkait dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS, Mantan Kepala Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto memberikan penjelasannya.
Ia memaparkan, bahaya yang ditimbulkan jika WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Soleman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Rabu (5/2/2020).
"Kalau dia kembali ke Indonesia, dia akan membawa pahamnya ISIS bertempur lagi dengan kita."
"Karena dia ke sana itu kan dengan pahamnya ISIS untuk bertempur lewat yang lain," terang Soleman.
Lantaran hal itu, menurut Soleman, saat mereka kembali lagi ke Indonesia paham radikalisme yang mereka pahami akan dibawa.
"Nah ketika dia kembali ke sini, paham itu dibawa lagi, terus apa lawannya? Ya pemerintah Indonesia lagi," ungkapnya.
Soleman mengatakan, proses deradikalisasi yang canangkan pemerintah tidak akan membuat mereka menghilangkan paham radikalismenya.
"Mau proses yang seperti apa? Ketika mereka berangkat, mereka sudah siap mati di sana."
"Ternyata tidak mati, balik ke sini. Ya kita nanti yang dimusuhi," paparnya.
Menurut Soleman, paham ideologi mereka sudah kuat hingga siap mati.
Oleh karena itu, saat pulang ke Indonesia mereka bisa jadi justru memusuhi pemerintah Indonesia.
Soleman juga menegaskan, tidak ada kemungkinan mereka bisa bertaubat dan menghilangkan paham radikalismenya.
"Kalau virus corona bisa kita cek, tapi kalau ini bertaubatan kan susah mengeceknya seperti apa."
"Ketika mereka ke sana siap mati untuk membela ideologi itu, kok tiba-tiba bertaubat, susah dipercaya itu," tegas Soleman.
lebih lanjut, Soleman menjelaskan, apa yang sudah mereka yakini, ketika kembali ke Indonesia akan tetap menjadi keyakinan mereka.
Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi lingkungannya.
Soleman juga mengungkapkan bahaya lain selain bahaya keamanan yang bisa ditimbulkan dari kembalinya WNI eks ISIS.
Menurutnya, para WNI eks ISIS akan kembali mengulangi perbuatannya jika pemerintah melakukan pemulangan untuk mereka.
"Kalau itu dilaksanakan maka akan terjadi Jilid II dan III dan seterusnya."
"Dia akan berangkat lagi dan kembali lagi karena dia sudah tahu nanti pemerintah juga akan melaksanakan seperti yang terjadi yang pertama," paparnya.
Soleman meminta pemerintah taat kepada aturan yang sudah ada.
Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang kehilangan kewarganegaraan apabila mereka menjadi tentara dan bertempur di negara asing.
Soleman juga menjelaskan, deradikalisasi tidak bisa dilakukan lantaran di dalam negeri saja melalui BNPT sudah kewalahan dalam melakukan deradikalisasi di Indonesia.
"Yang kita lihat proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT itu saja kewalahan hanya untuk orang-orang yang terpapar di Indonesia."
"Orang yang terpapar mungkin sepertiga, seperempat atau setengah."
"Tapi ini sudah 100 persen terpapar, sehingga siap mati untuk negara itu," terang Soleman.
Selama ini, yang terjadi di Indonesia menurut Soleman, orang-orang yang terpapar radikalisme ISIS tidak siap mati.
Mereka hanya mempertahankan ideologinya di tengah masyarakat.
Lantaran hal itu, terjadilah perbedaan cara pandang dalam masyarakat.
"Itu saja sudah kewalahan, apalagi ini sudah keluar, sudah bawa keluarga, sudah siap bertempur, ini kan sudah 100 persen lebih di otaknya."
"Nah tiba-tiba mau kembali masuk Indonesia, ya tambah lagi kelabakan."
"Yang di sini saja belum selesai, di tambah lagi ini, ya kenapa kita harus cari gara-gara dengan itu," tegasnya.
6. Mahfud MD
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Mhfud MD, menuturkan, soal pemulangan WNI eks ISIS saat ini memang belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan.
"Teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan," kata Mahfud.
Hal tersebut lantaran, pemulangan WNI eks ISIS terdapat manfaat dan mudharatnya masing-masing.
"Mulai dari mudharatnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi virus baru terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris," terang Mahfud.
No comments:
Post a Comment