BPIP: Keadilan Sosial Harus jadi Perhatian Pemerintah

NewsQQ, JAKARTA – Keadilan sosial merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk dapat diwujudkan secara maksimal.

Hal ini penting, sebab pemenuhan aspek keadilan sosial ini akan mempengaruhi perkembangan tolerasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Pengarah BPIP, Said Aqil Siradj, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Baik, Selasa (10/12/ 2019) di Ruang Meirut, Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Said juga menegaskan implementasi Sila Kelima Pancasila tersebut, walaupun saat ini sudah mulai diterapkan, namun masih terlu ditingkatkan.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya | domino qiu qiu online | uang online | judi online |

Hal ini nampak dari ketimpangan sosial yang mulai menyempit dan tingkat kemiskinan yang menurun. Namun semua itu masih perlu ditingkatkan agar tercipta keadilan sosial.

“Sila yang kelima Pancasila harus diwujudkan dalam indikatator ketimpangan, keadilan, dan kemiskinan,” ungkap Said.

Said Aqil mengingatkan, kondisi ketimpangan ekonomi juga terjadi di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi berlangsung.

Misalnya, di sekitar laut, eksplorasi tambang, dan sebagainya.

Padahal, menurut dia, butir “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ini sangat penting untuk diwujudkan lantaran bakal mempengaruhi tingkat harmoni di masyarakat.

Selain itu, Ketua Umum PBNU tersebut juga mengingatkan, kesenjangan ekonomi yang lebar berpotensi menimbulkan efek negatif.

Karena itu, ia menegaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara para pengusaha dengan pemerintah untuk meningkatkan pembedayaan masyarakat agar terjadi pemerataan ekonomi di antara warga negara.

“Bukan anti konglomerat, tetapi harus ada sinergi sehingga terjadi pemerataan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek mengutarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan dengan serius, menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi yang terus terjadi.

Dengan pemberdayaan kegiatan usaha yang dilakoni para pelaku usaha kecil dan menengah ini, Sudhamek menyakini ekonomi di masyarakat semakin bergeliat sehingga pemerataan dengan sendirinya akan tercipta di masyarakat.

“Untuk mengatasi ketidakadilan sosial ini bisa diatasi dengan pemberdayaan UMKM,” tegas Sudhamek.

Chairman Garuda Food itu mengutarakan ada 6 kunci sukses yang harus dipenuhi agar UMKM semakin kuat.

Pertama, harus ada kebijakan afirmatif (omnibus law) yang berpihak kepada penguatan UMKM.

Kedua, perlu ada satu pintu koordinasi yang sinergis dengan gerakan kolabirasi antar-berbagai pihak.

Ketiga, perlu membangun atau menambah pemenang-pemenang (local champion) yakni para penggerak baik di level formal maupun informal.

Keempat, mesti dibangun Pusat Pendidikan Pelatihan untuk memberdayakan UMKM yang berfokus mengajarkan kemampuan kewirausahaan.
hawaiqq | dewa poker | poker online | judi online | poker dewa | domino qiu qiu | poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli

Kelima, pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Keenam, melakukan kemitraan yang berbasis pada mata rantai bisnis yang berbasis pada semangat mutualisme sehingga saling menguntungkan satu sama lain.

Sudhamek menambahkan, di atas semua dukungan itu, yang terpenting saat ini adalah mengeksekusi keputusan dengan cepat agar pemberdayaan UMKM ini dapat segera terimplementasi sehingga pemerataan ekonomi dapat segera terjuwud.