NewsQQ - Dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian maupun lembaga.
Rencana tersebut berkaitan dengan visi presiden, yaitu reformasi birokrasi.
Dilansir dari Kompas TV, pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan, Kamis (28/11/2019).
Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot dengan kecerdasan buatan.
"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi seperti yang diberitakan Kompas TV.
Jokowi pun menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
| poker terpercaya | poker online terpercaya | judi poker online | poker uang asli | dewa poker asia | poker online games | situs poker |
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.
Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.
"Kalau diganti artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah pun menggapi wacana tersebut.
Trubus menyebutkan, wacana presiden itu memungkinkan munculnya gejolak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terlebih, bagi ASN yang berada di daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (29/11/2019).
"Resistensi pasti ada di daerah karena persepsi yang berkembang kemudian 'saya sebagai ASN akan disingkirkan atau tidak diberi pekerjaan atau saya malah dianggap tak berguna'," jelas Trubus.
Menurutnya, selama ini ASN berpandangan bahwa dirinya merupakan pelayan publik.
"Pada prinsipnya ASN selama ini berpandangan bahwa 'saya ini adalah seorang pelayan (publik)', bahkan kadang-kadang dia merasa ingin dilayani, apalagi di daerah, sehingga resistensi ini yang paling rumit nanti justru di daerah," terangnya.
Trubus mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam penggunaan robot yang bertujuan membantu tugas para ASN untuk mempercepat pelayanan.
"Karena kecencerungan ini hanyalah alat, yang sudah dijelaskan, bukan menggantikan tapi hanya membantu, maka bisa dikatakan nantinya akan menjadi alat mereka (ASN) dalam bekerja supaya cepat pelayanannya."
"Tetapi kan ini perlu sosialisasi," ungkap Trubus.
Tanggapan DPR Soal Kemungkinan Gejolak ASN
Menanggapi pernyataan Trubus Rahadiansyah dalam dialog 'Sapa Indonesia Malam', Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyebutkan pihaknya berencana memanggil Men-PANRB untuk memastikan secara detail mengenai rencana presiden.
"Nanti tentu dengan isu ini kami akan segera follow up, kami tindaklanjuti dengan memanggil Men-PANRB, karena ini otoritas beliau, untuk menjelaskan lebih detail, apa yang dimaui oleh presiden," kata Arif.
Menurut Arif, reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara serta-merta.
"Reformasi birokrasi sudah pasti tapi sekali lagi itu juga tidak dapat dilakukan secara serta-merta," tegasnya.
Arif menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Men-PANRB Tjahjo Kumolo telah menjelaskan tahapan-tahapan reformasi demokrasi, khususnya bagi eselon III dan IV.
Menurutnya, Tjahjo Kumolo juga menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu birokrasi dengan teknologi informasi akan membuat pelayanan masyarakat lebih optimal.
"Pak Men-PAN sudah menjelaskan secara gamblang bahwa ada tahapan-tahapan terutama menyangkut soal perampingan birokrasi, eselon III dan IV secara khusus, dan itu tidak dapat dilakukan serta merta."
"Kemudian juga dijelaskan bagaimana teknologi informasi sebagai alat bantu agar birokrasi mampu melakukan pelayanan pada masyarakat secara lebih baik, lebih optimal, lebih cepat, dan seterusnya," terang Arif.
Menanggapi penggunaan AI, Arif menuturkan, masih diperlukan penjelasan pada masyarakat mengenai sistem tersebut supaya tidak terjadi salah persepsi.
judi domino | judi domino online | qiu qiu online | daftar poker | situs judi online terpercaya | judi poker online terpercaya |
"Soal AI tadi, bahkan ada orang menganggap bahwa bukan lagi artifisial tapi itu suatu robot yang kemudian imajinasinya bisa kemana-mana seperti orang, seperti kita, tapi terbuat dari mesin dengan teknologi tertentu."
"Yang seperti itu saya kira butuh penjelasan," kata Arif.
Wakil Ketua Komisi II DPR itupun menyampaikan, hal-hal yang bersifat klerikal sudah pasti akan dibantu dengan teknologi informasi.
Lebih lanjut ia mengatakan teknologi informasi tidak saja dapat membantu namun juga dapat menggantikan.
"Hal-hal yang sifatnya teknis, administratif, yang klerikal, itu memang sudah pasti dengan alat bantu teknologi informasi, tidak saja bisa dibantu tapi saja digantikan," kata Arif.
Arif pun mencontohkan adanya pegawai yang dulu bertugas mengantar surat saja.
Kini, tugas tersebut tak lagi dibutuhkan karena sudah ada surat elektronil (surel) atau email.
"Dulu ada pegawai yang tugasnya mengantar surat saja, sekarang sudah ada email, buat apa?" ujarnya.
Namun Arif mengingatkan bahwa ada beban politik yang cukup besar dalam konteks kepegawaian, yaitu masih banyaknya tenaga honorer yang perlu dipikirkan bagaimana nasibnya ke depan.
"Saya ingatkan, pada sisi yang lain ada beban sosial politik yang cukup besar bagi kita dalam konteks kepegawaian, yaitu banyak tenaga honorer yang harus diselesaikan, mereka nasibnya seperti apa ke depan, karena UU tidak mengakomodir hal itu," kata Arif.
No comments:
Post a Comment